PATRIOT RAKYAT – Menjadi sorotan serius dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung, dengan seiring keterbatasan kapasitas dan pola operasional TPA Sarimukti yang dinilai semakin membebani sistem persampahan.
DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mendorong pemerintah kota untuk tidak bergantung pada satu skema kerja sama dalam penanganan sampah.
DPRD menegaskan, diperlukan langkah konkret untuk mencari alternatif lain yang lebih berkelanjutan guna mengantisipasi potensi krisis pengelolaan sampah selanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyebut, ketergantungan terhadap satu lokasi pembuangan akhir maupun satu bentuk kerja sama berpotensi menimbulkan kerentanan dalam sistem pengelolaan sampah di masa depan.
“Kalau ada peluang lain, harus bisa dimanfaatkan karena tidak bisa hanya mengandalkan satu kerja sama saja,” imbuhnya.
”Ppersoalan yang memperburuk kondisi saat ini adalah pembatasan jadwal pembuangan sampah ke TPA Sarimukti yang hanya beroperasi pada hari Senin hingga Kamis. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya beban pengangkutan dan penumpukan sampah di berbagai wilayah Kota Bandung, terutama pada akhir pekan,” ujar Asep, seperti dikutip, Rabu 6 Mei 2026 baru ini.
Situasi ini, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu. Pihaknya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga melalui pemilahan dan pengolahan sederhana.
“Sampah ini menjadi masalah karena TPA Sarimukti ditutup hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kita hanya bisa membuang sampah Senin sampai Kamis. Karena itu, semua pihak, termasuk masyarakat, harus mulai mengolah sampah dari rumah masing-masing,” tuturnya.
Untuk itu, DPRD menilai implementasi program PSEL masih membutuhkan waktu untuk dapat berjalan optimal di Kota Bandung, baik dari sisi kesiapan infrastruktur, investasi, maupun regulasi pendukung.
“Sambil menunggu realisasi program berskala besar tersebut, pemerintah kota perlu tetap membuka opsi lain dalam pengelolaan sampah, termasuk kemungkinan kerja sama alternatif dengan berbagai pihak,” pungkas Asep. (Advertorial)
