Patriot Rakyat – Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menginstruksikan penguatan gerakan lintas sektor untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan akses pendidikan. Pemerintah Provinsi Jabar akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah hingga tingkat desa.
Ujar Suryatman, persoalan Anak Tidak Sekolah atau ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Diperlukan kerja bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pemerintahan desa untuk menelusuri penyebab anak tidak bersekolah sekaligus memastikan mereka kembali mendapatkan layanan pendidikan.
“Kami akan mengundang semua camat di Jabar. Selanjutnya, camat bersama lintas sektor akan mengedukasi kepala desa dan lurah se-Jabar. Kami bahkan akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di desa,” ujar Herman, dikutip Kamis 16 Oktober 2026.
Pendekatan terhadap anak tidak sekolah harus dimulai dengan memahami kondisi riil keluarga, lanjutnya, bukan sekadar menyimpulkan bahwa anak atau orang tuanya tidak memiliki kemauan untuk bersekolah.
Menurutnya, persoalan ekonomi, tuntutan membantu pekerjaan orang tua, hingga kondisi disabilitas dapat menjadi faktor yang menghambat anak mengakses pendidikan. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan solusi yang sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
“Jangan hanya berpikir, kenapa tidak sekolah? Kita harus tahu kondisinya. Ada anak yang harus membantu orang tuanya bertani, berdagang, ada keluarga yang membutuhkan bantuan, dan ada juga anak dengan disabilitas. Situasinya bermacam-macam,” Suryatman.
Sebagian besar, tambahnya, persoalan anak tidak sekolah dapat diatasi apabila pemerintah mampu menawarkan solusi yang fleksibel dan sesuai dengan keadaan keluarga. (PR5/Red)
